JAKARTA – Ada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Penerima tersebut sudah tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, data tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui di sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
“Tercatat penerima bansos itu tersebut adalah direksi atau pejabat di perusahaan itu. Padahal kalau dicek orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu, nah tapi realitasnya mereka miskin,” kata Mensos Risma, dikutip dari Antara.
Menindaklanjuti hasil temuan BPK RI, Kementerian Sosial pun membekukan data dimaksud dan mengeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pembekuan data merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah pemeriksaan terhadap penyaluran bansos Sembako/BPNT dengan melakukan pemadanan data KPM pada by name by address data salur Bansos Sembako/BPNT dengan data pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Ini Dia Profesi Kekinian Buat Kamu yang Suka Main Game Online
Follow Berita Okezone di Google News